Lembaga Keuangan Syariah : Pengertian, Fungsi, dan Prinsip


Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.

 

Daftar isi :

  1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
  2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah
  3. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah
  4. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah 


Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

1. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembia yaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 130/BL/2006 Tanggal 23 November 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan No. IX.A.14 tentang Penerbitan Efek Syariah.

4. Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

5. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah.

6. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

7. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Reksadana Syariah.

8. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

9. Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

 

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Menurut M. Nur Rianto

1.Pengalihan aset (asset transmutation)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu ter tentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Transaksi (transaction)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai ke mudahan kapada pelaku ekonomi untuk melakukan transakasi ba rang dan jasa.

3. Likuiditas (liquidity)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

4. Efisiensi (efficiency)

Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lem baga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

 

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Menurut M. Zaidi Abdad

1. Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota ma syarakat menyangkut bagaimana harus bertingkah laku atau ber sikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi ditengah tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

2. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak un tuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada ni lai-nilai keislaman.

3. Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengada kan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyara kat terhadap perilaku anggota.

4. Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang ber sangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian.

 

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Menurut Burhanuddin S.

1. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan meng gunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali da lam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa ke uangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.

4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai ke amanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prin sip syariah.

5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digu nakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.

 

Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), anta ra lain dalam transaski pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah pene rima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah).

2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.

4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.